Mendag: Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga

Jakarta, IMI - 18 Januari 2022 – Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan, Pemerintah terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Terkait

tingginya harga minyak goreng, Pemerintah menetapkan kebijakan satu harga minyak goreng

dengan harga setara Rp14.000/liter.

Kebijakan Minyak Goreng Satu Harga merupakan upaya lanjutan Pemerintah untuk menjamin

ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak

goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara

Rp14.000/liter untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta usaha mikro dan kecil.

“Untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat, Pemerintah telah mengeluarkan

kebijakan penyediaan minyak goreng dengan satu harga. Melalui kebijakan ini diharapkan

masyarakat dapat memperoleh minyak goreng dengan harga terjangkau dan di sisi lain produsen

tidak dirugikan karena selisih harga akan diganti oleh Pemerintah,” ujar Menteri Perdagangan

Muhammad Lutfi.

Sebagai awal pelaksanaan, penyediaan minyak goreng dengan satu harga akan dilakukan melalui

ritel modern yang menjadi anggota Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), dan untuk pasar

tradisional diberikan waktu satu minggu untuk melakukan penyesuaian.

“Ritel modern akan menyediakan minyak goreng dengan harga Rp14.000/liter yang dimulai pada

hari Rabu, 19 Januari 2022, pukul 00.01 waktu setempat, dan kepada masyarakat diharapkan

tidak memborong (panic buying) karena stok minyak goreng dalam jumlah yang sangat cukup,”

tambah Mendag.

Pemerintah, melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), telah menyiapkan

dana sebesar Rp7,6 triliun yang akan digunakan untuk membiayai penyediaan minyak goreng

kemasan bagi masyarakat sebesar 250 juta liter per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan.

Kebijakan ini, kata Mendag, telah disosialisasikan kepada semua produsen minyak goreng dan ritel

modern, dan pada prinsipnya baik produsen maupun ritel modern mendukung kebijakan

pemerintah untuk menstabilkan harga minyak goreng. Sampai dengan saat ini, sebanyak 34

produsen minyak goreng telah menyampaikan komitmennya untuk berpartisipasi dalam

penyediaan minyak goreng kemasan dengan satu harga bagi masyarakat.

Perubahan Permendag Ekspor

Terkait kebijakan ini, Mendag Lutfi menerbitkan regulasi baru agar kebutuhan bahan baku minyak

goreng di dalam negeri tetap tersedia sehingga harga minyak goreng tetap dalam kondisi stabil.

Mendag Lutfi menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02 Tahun 2022 Tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan

Pengaturan Ekspor. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada 24 Januari 2022.

Permendag ini mengatur ekspor Crude Palm Oil (CPO), Refined, Bleached, and Deodorized Palm

Olein (RBD Palm Olein), dan Used Cooking Oil (UCO) dilakukan melalui mekanisme perizinan

berusaha berupa Pencatatan Ekspor (PE).

Untuk mendapatkan PE, eksportir harus memenuhi persyaratan antara lain Surat Pernyataan

Mandiri bahwa eksportir telah menyalurkan CPO, RBD Palm Olein, dan UCO untuk kebutuhan

dalam negeri, dilampirkan dengan kontrak penjualan; rencana ekspor dalam jangka waktu enam

bulan; dan rencana distribusi ke dalam negeri dalam jangka waktu enam bulan.(Red)